DPRD Siap Kawal Hasil Pra Musrenbang

SELURUH Anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengikuti pra Musrenbang tingkat kecamatan. Banyak aspirasi yang diterima anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Ada beberapa usulan baik fisik maupun nonfisik dari masing-masing desa. Semuanya, telah direkap di tingkat kecamatan untuk dijadikan usulan pembangunan.

Semaksimal mungkin, pelaksanaan Pra Musrenbang melibatkan kepala desa, kecamatan dan anggota DPRD. Harapannya, agar kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dan nanti dapat diusulkan dalam Musrenbang tingkat kecamatan.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto ST mengatakan, Pra Musrenbang ini adalah tahap awal. Tujuannya untuk mempersiapkan segala kebutuhan agar pelaksanaan musrenbang kecamatan nantinya dapat berjalan dengan lancar dari segi proses sampai dengan substansi.

Pelaksanaan pra musrenbang kecamatan dihadiri oleh unsur Kecamatan dan Desa. \"Tugas kita, mengawal aspirasi masyarakat khususnya aspirasi konstituen didapil I khususnya,\" ujar Heriyanto.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat di masing-masing kecamatan itu berbeda. Ada di bidang infrastruktur, sosial, pendidikan, dan ekonomi. \"Semuanya merata. Ini harus diperhatikan, tentunya dilakukan secara bertahap,\" terangnya.

• 

Senada disampaikan, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H Tanung Hidayat. Ia menjelaskan, dirinya telah mengikuti agenda Pra Musrenbang di Kecamatan Pangenan. Banyak aspirasi yang disampaikan. Isu utamanya, masih berkutat pada kebutuhan PJU dan penyelesaian banjir.

Wilayah Pangenan masih menjadi daerah langganan banjir. Perlu penanganan seruus dari pemda. \"Tadi agenda Pra Musrenbang di Kecamatan Pangenan banyak yang menginginkan adanya penyelesaian persoalan banjir. Japura Lor kan langganan. Sungainya minta dinormalisasi,\" kata Politisi PKB ini.

Tak hanya itu, normalisasi sungai di Rawaurip dan Pangarengan tak luput dari pantauan. Warganya menginginkan penanagan banjir, tuntas. \"Selain dinormalisasi, sekalian dibangun senderannya,\" tuturnya.

Sementara, pagu anggaran untuk Pangenan, ada pengurangan. Berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, slotnya telah ditetapkan. Hanya di angka Rp1,3 miliar.

Alhasil, perlu ada kesepakatan. Untuk menentukan skala prioritas. Karena tidak dimungkinkan semua bisa direalisasikan. \"Ya itu tadi, kesepakatan antar kepala desa, untuk menangani banjir. Tanggul di Japura Lor minta dibangun. Sekaligus sungainya di normalisasi,\" ungkapnya.

Selebihnya, akan diusahakan agar bisa disalurkan melalui anggaran pokok-pokok pikiran dewan. \" Kita akan mengupayakan,\" imbuhnya.

Disinggung, apakah anggaran sharing dari dana desa bisa dialirkan untuk menyelesaikan banjir, Tanung menambahkan, itu tidak bisa. \"Sharing dari dana desa tidak boleh. Itu hanya untuk keperluan di desa,\" pungkasnya. (sam/adv)

Sumber: